 |
| Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si. (Foto: Dok. F.A.) |
Langkah ini menindaklanjuti arahan Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam memperkuat manajemen ASN sekaligus sejalan dengan kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si., menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi pegawai yang menantikan kepastian status.
"Ini kabar baik bagi semua profesi. Peningkatan status PPPK tidak hanya mencakup guru, tetapi juga tenaga kesehatan dan teknis," ujar Ganjar.
Menurutnya, peningkatan status mencakup guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dosen, petugas damkar, Satpol PP, dan tenaga pelayanan lainnya.
Meski demikian, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis dan keputusan resmi pemerintah pusat agar memiliki kepastian hukum.
PPPK juga berpeluang mengikuti seleksi CPNS, sementara penyesuaian batas usia menjadi 40 atau 45 tahun untuk bidang tertentu masih menunggu keputusan Kementerian PANRB.
Selain itu, keberlanjutan masa kerja guru non-ASN yang terdaftar dalam Dapodik, termasuk tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama, serta tenaga kesehatan dan medis turut menjadi perhatian.
Ganjar menyebut sekitar 1.200 tenaga non-ASN belum terakomodasi dalam skema PPPK Paruh Waktu, termasuk pegawai berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan peserta seleksi CPNS yang tidak tercatat di aplikasi BKN.
"Kami berharap ada solusi dan program lanjutan bagi tenaga non-ASN yang belum terakomodasi agar pengabdian mereka tetap mendapat perhatian," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS bertahap mulai November 2026 untuk memenuhi kebutuhan ASN dari kalangan PPPK dan masyarakat umum.
Ganjar menegaskan BKPSDM akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kepastian status kepegawaian serta memperkuat manajemen ASN di Kabupaten Sukabumi.
"Kami terus memantau kebijakan agar proses berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi pegawai yang telah mengabdi kepada masyarakat," pungkasnya.
Reporter: F. A. Fadilah. A
Redaksi: TRANSTV JABAR
1.674