 |
| Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Foto: Dok. Hutabarat) |
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan pertemuan tertutup Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi selama sekitar 2,5 jam, yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pertemuan itu, Wapres bersama menyampaikan niat pengunduran diri di tengah dinamika putusan MK dan MA,” kata Prasetyo.
Ia sekaligus meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran.
Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Wapres meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati hak konstitusional DPR, termasuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan.
Di tengah perkembangan tersebut, Prasetyo menegaskan pemerintah tetap menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Pemerintah tetap fokus menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Hutabarat
Redaksi: TRANSTV JABAR
1.706