 |
| Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M. Yahya Zaini, S.H. (Foto: E. Hamid/K.Golkar) |
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap ribuan titik SPPG guna memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut Yahya, Badan Gizi Nasional perlu memperketat mekanisme pengawasan serta pembayaran kepada pengelola dapur MBG. dengan pencairan anggaran berdasarkan realisasi kegiatan serta bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pembayaran harus dilakukan berdasarkan realisasi dan bukti yang sah. Jika ditemukan penyimpangan, perlu ada langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sorotan terhadap program tersebut mengemuka setelah Zulkifli Hasan mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian jumlah titik SPPG dengan perencanaan awal pemerintah.
Berdasarkan paparan yang disampaikan, jumlah titik SPPG di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) semula diproyeksikan sekitar 21 ribu titik. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut disebut meningkat menjadi 27.877 titik.
Sementara di wilayah 3T, jumlah titik yang semula direncanakan sekitar 2.000 unit dilaporkan bertambah menjadi 8.617 titik, dengan sebagian besar telah memperoleh surat keputusan dari Badan Gizi Nasional.
Zulkifli Hasan menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah juga didorong melakukan validasi data dan penataan program guna mencegah potensi pemborosan anggaran negara.
DPR berharap evaluasi tata kelola Program MBG dapat dilakukan secara terbuka sehingga penggunaan anggaran negara tetap efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima program.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait temuan dan perhitungan yang disampaikan dalam pembahasan tersebut.
Reporter: E. Hamid
Redaksi: TRANSTV JABAR
936