Petani Garam Usulkan Tata Kelola Satu Pintu, DPRD Jatim Beri Dukungan

Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Madura, Agus Wahyudi (Foto: dok. Tri Wahyudi)

TRANSTV JABAR | SURABAYA - Usulan petani garam agar pemerintah menerapkan tata kelola pergaraman nasional satu pintu mendapat dukungan dari Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Madura, Agus Wahyudi. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga garam nasional.

Agus menilai petani garam selama ini masih menghadapi persoalan harga yang tidak menentu. Saat panen raya, harga garam kerap turun drastis sehingga berdampak pada pendapatan petambak.

“Tentunya kami mendukung usulan satu pintu tersebut,” ujar Agus Wahyudi, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, tata kelola satu pintu akan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah dalam mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran garam secara nasional. Dengan demikian, pasar dapat lebih terkendali.

Menurutnya, pemerintah juga dapat menetapkan Harga Pokok Produksi (HPP) yang adil sebagai acuan nasional. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian usaha bagi petani garam.

Selain menjaga harga, sistem satu pintu juga diyakini mampu mencegah praktik monopoli dan penyelewengan distribusi yang selama ini dikeluhkan petambak. Pasokan garam untuk kebutuhan industri maupun konsumsi pun dapat lebih merata.

Dukungan serupa sebelumnya disampaikan Forum Petani Garam Madura yang mengusulkan pembentukan lembaga penyangga atau buffer stock guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok garam nasional.

Para petani berharap tata kelola satu pintu dapat menjadi langkah konkret menuju swasembada garam nasional, sekaligus memperkuat posisi petambak dalam rantai perdagangan garam di Indonesia. 

Reporter: Tri Wahyudi, S.H.,

Redaksi: TRANSTV JABAR

547