 |
| Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia sekaligus Alumni PPRA-48 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Wilson Lalengke. (Foto: Dok. F. A) |
Menurut Wilson, pejabat yang menempati posisi penting harus memiliki kapasitas dan keahlian yang sesuai agar kebijakan yang dijalankan berjalan efektif serta mendapat legitimasi dari masyarakat.
"Jabatan publik membutuhkan kompetensi, integritas, dan legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Ketiga hal tersebut menjadi fondasi penting dalam menjalankan amanah negara," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Wilson juga mengingatkan agar setiap isu yang berkembang di ruang publik disikapi secara objektif berdasarkan fakta yang terverifikasi serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang berlaku.
"Evaluasi terhadap kinerja lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan sesuai tujuan," tegasnya.
Ia menilai penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan pengalaman menjadi prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang profesional sekaligus mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurut alumni PPRA-48 LEMHANAS RI itu, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap evaluasi merupakan prinsip fundamental yang harus melekat dalam setiap jabatan publik demi menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Ia berharap seluruh lembaga negara terus memperkuat profesionalisme dan kualitas pelayanan publik agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Reporter: F. A. Fadilah. A
Redaksi: TRANSTV JABAR
1.427