BREAKING NEWS
TRANSTV JABAR | Media Universal Berwawasan Profesioal Pastikan informasi dari sumber yang kredibel, Ikuti Perkembangan berita terbaru hanya diTRANSTV JABAR

Rektor Unsoed Terjerat OTT KPK, Wilson Lalengke Dorong Evaluasi Sistemik

Rektor Unsoed Terjerat OTT KPK, Wilson Lalengke Dorong Evaluasi Sistemik. (Foto: Dok. F.A)
Rektor Unsoed Terjerat OTT KPK, Wilson Lalengke Dorong Evaluasi Sistemik. (Foto: Dok. F.A)

TR
ΛNSTV 
JΛBΛR
 | JAKARTA
- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq menjadi sorotan terkait tata kelola dan integritas perguruan tinggi.

KPK menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed periode 2025-2026 dan telah menetapkan enam tersangka.

Aktivis dan tokoh etika publik Wilson Lalengke menilai kasus tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola, pengawasan, dan kepemimpinan di lingkungan perguruan tinggi.

Menurutnya, dugaan praktik transaksional dalam penerimaan mahasiswa bertentangan dengan nilai integritas, kejujuran, dan keteladanan yang seharusnya dijunjung tinggi perguruan tinggi.

“Jika kepemimpinan akademik dibangun atas modal dana dan kekuasaan, nurani akan mati. Kasus ini menunjukkan bahaya kepemimpinan transaksional terhadap dunia pendidikan,” tegas Wilson, Sabtu (22/8/2026).

Wilson menilai kasus tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap potensi komersialisasi dan praktik transaksional di lembaga pendidikan.

Ia mengingatkan jabatan strategis di lingkungan pendidikan harus diisi secara transparan berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan kepentingan transaksional.

Menurut Wilson, penegakan hukum perlu dibarengi pembenahan sistem agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Pendidikan merupakan benteng karakter bangsa. Karena itu, integritas pengelolanya tidak boleh dikompromikan,” ujarnya.

Wilson berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan, transparansi, serta sistem pencegahan korupsi.

“Yang harus dipulihkan bukan hanya tata kelola administrasinya, tetapi juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” katanya.

Reporter: F. A. Fadilah. A
Redaksi: TRΛNSTV JΛBΛR


725  
Lebih baru Lebih lama