 |
| Sekretaris DPD PRI Jawa Barat, Mohammad Arief Firmansyah. (Foto: Dok. Rian) |
Arief menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh.
"Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan presiden, tetapi juga menyangkut kedaulatan, kehormatan, dan marwah institusi negara," ujar Arief, Kamis (5/11/2026).
Sebagai bagian dari jajaran kepengurusan PRI Jawa Barat, ia mendorong aparat penegak hukum agar menangani persoalan tersebut secara transparan, objektif, dan profesional.
Arief berpandangan, pengusutan harus dilakukan berbasis fakta dan bukti hukum, termasuk menelusuri pihak yang diduga memerintahkan, melakukan, memfasilitasi, atau membantu tindakan tersebut.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus berlaku tanpa tebang pilih. Pihak yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Selain itu, Arief juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kehormatan institusi negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Arief menilai, keterbukaan dalam penanganan persoalan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
"Yang terpenting, marwah institusi negara harus tetap terjaga dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu," tegas Arief
Melalui pandangannya tersebut, Mohammad Arief Firmansyah menekankan pentingnya supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan publik serta kehormatan institusi negara.
Reporter: Rian Sagita
Redaksi: TRANSTV JABAR
893