 |
| Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im (Foto: dok. Yudi) |
Dorongan tersebut muncul seiring meningkatnya potensi dampak kekeringan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, ketahanan pangan, serta kondisi lingkungan di berbagai daerah Jawa Timur.
Suli Da’im menilai langkah awal BPBD Jawa Timur dalam melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu terus diperkuat agar penanganan di lapangan tidak terlambat.
“Langkah ini penting karena ancaman tahun ini diprediksi lebih berat dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Data BPBD Jawa Timur mencatat sedikitnya 916 desa di 29 kabupaten berpotensi terdampak kekeringan. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan durasi panjang yang berpotensi memicu kekeringan ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah wilayah yang telah menetapkan status siaga darurat di antaranya Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Pasuruan.
Ia menekankan pentingnya respons cepat dalam penyaluran bantuan air bersih, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan kekeringan, agar tidak menunggu kondisi semakin memburuk.
Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dinilai perlu diperkuat, mulai dari Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
“Mitigasi kekeringan tidak bisa dilakukan BPBD sendiri. Dibutuhkan kerja kolaboratif mulai dari pemetaan sumber air, optimalisasi embung, sumur bor, irigasi, hingga edukasi penghematan air kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemetaan sumber air, optimalisasi embung, penguatan sumur bor, perbaikan sistem irigasi, serta edukasi penghematan air dinilai menjadi langkah yang harus berjalan beriringan.
Terkait potensi kebakaran hutan dan lahan, ia meminta pemerintah daerah mengedepankan upaya pencegahan sebagai prioritas utama, khususnya di kawasan rawan seperti Tapal Kuda dan Pantura.
Reporter: Tri Wahyudi AS, S.H.,
Redaksi: TRANSTV JABAR
907
Tags
Pemerintahan