 |
| Pengamat geopolitik Internasional sekaligus Petisioner HAM PBB, Wilson Lalengke (Foto: dok. Wilson Lalengke) |
Pengamat geopolitik sekaligus tokoh pers nasional Wilson Lalengke menilai respons publik tidak boleh berhenti pada sentimen emosional, melainkan harus berbasis hukum internasional dan fakta objektif.
Ia menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi figur internasional serta dinamika konflik yang kompleks, yang menurutnya kerap disederhanakan dalam ruang publik.
Dalam analisis hukumnya, Wilson menyinggung ketentuan Hukum Laut Internasional melalui UNCLOS 1982 serta prinsip blokade dalam San Remo Manual, yang menurutnya memungkinkan tindakan tertentu dalam situasi konflik bersenjata dengan tetap mengacu pada aturan internasional.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi data dalam pemberitaan, termasuk klaim terkait jumlah kapal dalam misi kemanusiaan yang beredar di ruang publik, agar tidak menimbulkan disinformasi.
Terkait status WNI yang ikut dalam rombongan tersebut, Wilson menegaskan bahwa status kewartawanan yang diakui secara nasional tidak otomatis berlaku di yurisdiksi negara lain, terutama di wilayah konflik, sehingga akreditasi dan izin resmi menjadi hal penting.
Lebih lanjut, ia menilai penyamaan berbagai konflik modern dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan analogi yang tidak tepat secara historis maupun hukum.
Wilson juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Gaza maupun Tepi Barat harus ditempuh melalui jalur diplomasi multilateral dan mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menutup pandangannya dengan menekankan bahwa solidaritas kemanusiaan harus tetap berada dalam koridor hukum internasional agar tidak memperburuk situasi diplomatik dan tidak kehilangan efektivitas bagi perlindungan warga sipil di wilayah konflik.
Reporter: F. A. Fadilah. A
Redaksi: TRANSTV JABAR
1.345