![]() |
| Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan kepada warga saat meninjau kawasan permukiman masyarakat di Jawa Timur. (Foto: dok. Tri Wahyudi) |
Berdasarkan data Kemenko PMK dan BPS per 28 April 2026, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun 4,26 persen poin dalam lima tahun terakhir, dari 4,55 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial dan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun menjadi 0,29 persen, jauh di bawah angka nasional 0,85 persen. Ini menunjukkan intervensi tepat sasaran serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” ujarnya di Surabaya, Senin (25/5/2026).
Khofifah menjelaskan tren penurunan terus terjadi setiap tahun, mulai 2,23 persen pada 2021, turun menjadi 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga 0,29 persen pada 2025.
Selain kemiskinan ekstrem, sejumlah indikator ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Tingkat Pengangguran Terbuka per Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen atau lebih rendah dibanding nasional sebesar 4,68 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen. Menurut Khofifah, kondisi tersebut menunjukkan keterhubungan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri semakin baik.
Khofifah menegaskan pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga lewat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Yang terpenting bukan hanya penurunan angka, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, pekerjaan yang layak, serta masa depan yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
Di tengah dinamika ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2026 juga tercatat sebesar 5,96 persen secara year on year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Reporter: Tri Wahyudi
Redaksi: TRANSTV JABAR
1.018
Tags
Pemerintahan
