 |
| Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke (Foto: dok. F. A) |
Menurut Wilson, Dewan Pers dinilai tidak konsisten dalam membela insan pers. Ia menyoroti masih adanya kasus kriminalisasi dan tekanan terhadap jurnalis di dalam negeri yang dinilai kurang mendapat perhatian serius.
“Ketika jurnalis di dalam negeri mengalami kriminalisasi, Dewan Pers terkesan diam. Namun saat ada kasus di luar negeri, responsnya justru sangat cepat,” ujar Wilson, Selasa (19/5/2026).
Wilson juga mengkritik sistem Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi media yang menurutnya kerap menjadi hambatan bagi media kecil dan wartawan daerah dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.
Selain itu, ia mengingatkan agar profesi wartawan tidak digunakan untuk kepentingan di luar kegiatan jurnalistik, khususnya dalam misi ke wilayah konflik internasional.
“Kalau bukan untuk kepentingan peliputan, jangan membawa identitas pers. Itu bisa merusak marwah jurnalis Indonesia,” tegasnya.
Meski melontarkan kritik, Wilson tetap menyampaikan keprihatinan atas penahanan para WNI tersebut dan berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomatik untuk mengupayakan pembebasan mereka.
Kasus penahanan WNI di Jalur Gaza hingga kini masih menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai perlindungan jurnalis, kebebasan pers, dan profesionalisme peliputan di wilayah konflik internasional.
Reporter: F. A. Fadilah. A
Redaksi: TRANSTV JABAR