 |
Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi (Foto: Rian Sagita) |
Rifqi menegaskan, pergantian Kepala BGN tidak boleh dijadikan ruang untuk menutupi persoalan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan transparansi penuh terkait pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Pergantian pejabat tidak boleh menjadi instrumen untuk menutup akar masalah. Yang dibutuhkan adalah transparansi dan penyelesaian menyeluruh,” ujarnya.
BEM PTNU Se-Nusantara menyoroti dugaan persoalan yang melibatkan jaringan SS dan DH serta sejumlah dapur mitra yang terafiliasi. Rifqi meminta agar pengusutan tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi juga menyentuh proses penunjukan mitra, distribusi anggaran, hingga mekanisme pengawasan.
Ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berubah menjadi ruang kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, efektivitas MBG juga dinilai perlu dikaji ulang secara menyeluruh.
“Ketika program terus diwarnai polemik, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka,” tegasnya.
Menurut Rifqi, persoalan gizi nasional tidak bisa hanya diselesaikan melalui distribusi makanan, tetapi juga berkaitan dengan kemiskinan, ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
BEM PTNU Se-Nusantara juga mendorong keterlibatan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan independen terhadap program tersebut.
Dalam pernyataannya, BEM PTNU Se Nusantara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain audit independen terhadap tata kelola program, pembentukan mekanisme pengawasan publik, serta evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG.
Menutup pernyataannya, Rifqi menegaskan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi keberhasilan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi,” pungkasnya
Reporter: Rian Sagita
Redaksi: TRANSTV JABAR
413