 |
| Opini dan Analisis (Foto: dok. F. A) |
Narasi "demi gizi anak bangsa" dan "anti stunting" digunakan sebagai perisai moral yang membuat program ini sulit dikritik. Siapa yang berani memprotes program yang diklaim membantu anak-anak memperoleh gizi yang lebih baik?
Namun di balik kemasan kemanusiaan tersebut, saya melihat MBG sebagai proyek raksasa yang sangat rentan menjadi ladang pemborosan dan penyimpangan anggaran negara dalam skala besar.
Program ini juga dinilai berpotensi menciptakan ketergantungan politik karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pengelola SPPG, vendor, pekerja dapur, hingga sopir distribusi. Ketika penghidupan bergantung pada proyek negara, loyalitas politik berisiko ikut terbentuk.
Ketika dugaan korupsi tata kelola yayasan hingga pengadaan fiktif motor listrik senilai Rp1 triliun mulai mencuat, muncul pola narasi yang menarik untuk dicermati.
Salah satunya adalah upaya menggiring opini bahwa MBG sesungguhnya merupakan program Jokowi, bukan Prabowo, dengan dasar bahwa Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres pembentukan Badan Gizi Nasional pada Agustus 2024.
Padahal jika melihat kronologinya secara utuh, gagasan makan gratis pertama kali diperkenalkan Prabowo pada September 2023, kemudian masuk ke dokumen visi misi resmi Prabowo-Gibran pada Oktober 2023, dan menjadi salah satu program utama yang ditawarkan kepada pemilih dalam Pilpres 2024.
Karena itu, apabila program ini mengalami kegagalan atau tersandung persoalan hukum, publik perlu melihatnya secara utuh, bukan hanya pada satu tahapan administratif tertentu.
Catatan ini saya buat bukan untuk membela siapa pun. Penyederhanaan persoalan dengan menyalahkan satu pihak secara mutlak justru berpotensi mengabaikan kompleksitas kebijakan publik. MBG lahir dari kombinasi keputusan politik, dukungan birokrasi, serta pengelolaan anggaran negara yang melibatkan banyak aktor.
Kasus yang menjerat Dadan menunjukkan pertemuan dua arus kepentingan besar. Dadan dikenal dekat dengan Prabowo, sementara pelaksanaan program yang digagasnya ditopang oleh sistem birokrasi yang dibentuk pada era Jokowi.
Karena itu, alih-alih terjebak dalam narasi saling lempar tanggung jawab, publik perlu mencermati bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana pemerintah berupaya menyelamatkan program yang sejak awal telah menuai banyak kritik.
Mari kita pantau dengan mikroskop bagaimana pengganti Profesor Dadan mengeluarkan jurus-jurus penyelamatan terhadap program yang oleh para pengkritiknya dijuluki "Maling Berkedok Gizi", di tengah berbagai persoalan yang terus membayangi keberlangsungan program tersebut.
Oleh: F. A. Fadilah. A
Redaksi: TRANSTV JABAR
1.116